Banyak sekali kasus sengketa tanah yang terjadi di Indonesia. Kurangnya jaminan hukum atas tanah masyarakat menjadi penyebabnya. Perseteruan terjadi di antara pemangku kepentingan (masyarakat, pengusaha, BUMN dan pemerintah), dan PTSL adalah solusi yang telah pemerintah terbitkan pada saat ini.

Apa itu PTSL?

PTSL adalah singkatan dari “Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap”. Pemerintah melalui perumusan oleh kementerian ATR/BPN agar dapat memprioritaskan masalah lambatnya proses pembuatan sertifikat tanah yang menjadi sorotan pemerintah untuk membuat program ini.

PTSL menjadi program resmi berskala nasional yang memiliki landasan hukum. Dasar hukumnya dapat Anda temukan di PerMen ATR/BPN No.6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan Instruksi Presiden No 2 tahun 2018. Program ini resmi berlaku sejak 11 April 2018.

Dengan adanya program ini, masyarakat bisa mendaftarkan tanah yang belum terdaftar di dalam suatu wilayah desa atau kelurahan. Selain itu, pemerintah juga akan memberikan jaminan hukum atau hak atas kepemilikan tanah pada masyarakat.

Pemerintah membuat program penerbitan sertifikat tanah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai jaminan untuk modal pendamping usaha. 

Program ini harus berjalan tepat sasaran ke masyarakat yang memiliki hak agar dapat menjadi proses pemerataan pembangunan di Indonesia. PTSL adalah solusi agar pemerintah dapat dengan mudah melakukan penataan kota.

Manfaat PTSL 

Manfaat yang bisa Anda dapatkan dari PTSL adalah, dengan terbitnya sertifikat tanah dapat mengurangi risiko terjadinya sengketa tanah. Sebab, apabila tanah Anda belum terdaftar di data badan pertanahan, maka akan tertimpa risiko terjadinya sengketa.

Untuk mendapatkan keamanan dari sertifikat tanah ini, Anda hanya perlu memiliki surat-surat lengkap agar dapat mengklaim hak tanah Anda. Kelengkapan surat-surat tanah dapat  membuat Anda sah di mata hukum sebagai pemilik tanah yang sebenarnya.

Sertifikat tanah STPL berguna untuk kelancaran dalam perizinan usaha dan perizinan pembangunan untuk masyarakat yang memiliki hak.. 

Syarat Program PTSL 2022

Apabila Anda ingin mengikuti program PTSL, Anda harus tahu syarat PTSAL 2022 dan menyiapkan dokumen agar dapat menjadi peserta. Syarat PTSAL 2022 yang perlu Anda siapkan yaitu:

  • KTP dan Kartu Keluarga.
  • Surat permohonan pengajuan peserta PTSL.
  • Bukti surat tanah yang terdiri letter C, Akta Jual Beli, Akta Hibah, dan berita acara kesaksian.
  • Pemasangan tanda batas tanah yang sudah disetujui oleh pemilik tanah yang berbatasan.
  • Bukti tanda setor Bea Perolehan atau Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan (PPh).

Prosedur Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Setelah dokumen Anda lengkap dan lolos menjadi peserta, petugas BPN akan melakukan beberapa pendataan. Seperti pendataan terhadap tanah, status kepemilikan properti, proses perolehan tanah, dan dokumen-dokumen resmi/tidak resmi yang terkait dengan tanah. Prosedurnya terdiri dari:

  • Pengukuran

Proses pengukuran ini dilakukan dengan mengukur tanah dari panjang dan lebar menggunakan batas tanah dari 4 sisi sesuai data yang diberikan.

  • Sidang Panitia A

Selanjutnya proses sidang. Sidang ini terdiri dari satu orang perwakilan desa/kelurahan dan tiga petugas BPN. 

Sidang ini untuk memastikan data yuridis, pemeriksaan lapangan, pengumpulan sanggahan, proses mempertimbangkan keabsahan, dan menyimpulkan hasil sidang sebelum sertifikat tanah resmi terbit.

  • Pengumuman dan Pengesahan

Ketika sidang telah selesai, petugas akan memberikan pengumuman hasil serta melakukan proses pengesahan dalam jangka waktu dua minggu. Isi dari pengumuman berupa nama pemilik tanah, luas tanah, bidang tanah, dan tata letak. 

Baca Juga: Cara Mematikan Alarm Token Listrik, Goodbye Berisik!

Penerbitan sertifikat akan diproses lebih lanjut jika tidak ada pihak yang keberatan.

  • Penerbitan Sertifikat

Kementerian ATR/BPN Republik Indonesia resmi menerbitkan sertifikat tanah sah resmi di mata hukum.

Sudah Paham dengan PTSL?

PTSL adalah program gratis yang ditanggung oleh pemerintah untuk masyarakat. Dalam SKB Tiga Menteri, pembiayaan program ini maksimal sebesar Rp150.000 dan tidak boleh melebihi nominal itu dalam melengkapi proses administrasi. Jadi, segeralah daftar program ini.

Back to News & Updates